JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Ramly H.I. Muhamad, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berencana mengembangkan layanan Transjakarta laut menuju Kepulauan Seribu. Menurutnya, rencana tersebut menunjukkan adanya komitmen untuk memperluas jangkauan transportasi publik hingga masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan. Selama ini, akses antarpulau dan hubungan dengan daratan utama menjadi bagian penting dalam aktivitas warga, termasuk untuk bekerja, bersekolah, memperoleh layanan kesehatan, serta memenuhi kebutuhan ekonomi.
Ramly menyampaikan apresiasinya kepada Gubernur DKI Jakarta atas perhatian terhadap kebutuhan transportasi masyarakat Kepulauan Seribu. Perluasan layanan publik melalui jalur laut dinilai dapat menjadi terobosan apabila dirancang berdasarkan kondisi geografis dan pola perjalanan warga. Kehadiran moda transportasi yang lebih teratur, aman, dan terjangkau berpotensi mengurangi hambatan mobilitas serta memperkuat keterhubungan pulau-pulau permukiman dengan pusat pelayanan.
Namun, Ramly mengingatkan agar rencana Transjakarta laut tidak berhenti sebagai fasilitas tambahan atau sekadar etalase pembangunan. Ia menilai, keberhasilan program tidak cukup diukur dari tersedianya kapal maupun pembangunan dermaga, tetapi juga dari sejauh mana layanan tersebut benar-benar digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memastikan rute, jadwal, kapasitas, tarif, serta frekuensi perjalanan disusun sesuai kebutuhan riil warga Kepulauan Seribu.
Ramly menilai kebutuhan utama masyarakat Kepulauan Seribu adalah layanan transportasi yang cepat dan dapat diandalkan. Bagi warga yang harus bepergian antarpulau untuk bekerja, bersekolah, mengakses layanan kesehatan, atau memenuhi kebutuhan ekonomi, waktu tempuh dan kepastian perjalanan memiliki arti penting. Karena itu, rencana Transjakarta laut perlu disusun berdasarkan pola mobilitas warga, bukan semata-mata pada tersedianya armada atau pembukaan rute baru.
Menurutnya, keandalan layanan harus terlihat dari jadwal keberangkatan yang rutin dan mudah dipahami. Warga tidak semestinya menunggu terlalu lama tanpa kepastian kapan kapal akan berangkat. Jadwal yang berubah-ubah dapat menyulitkan masyarakat mengatur aktivitas, meningkatkan risiko keterlambatan, serta mengurangi kepercayaan terhadap layanan publik. Informasi mengenai waktu keberangkatan juga perlu disampaikan secara jelas melalui berbagai saluran agar dapat diakses oleh warga di setiap pulau.
Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah frekuensi keberangkatan setiap 15 menit, terutama pada jam-jam dengan tingkat mobilitas tinggi. Usulan tersebut tentu perlu dikaji berdasarkan jumlah penumpang, kapasitas kapal, kondisi cuaca, ketersediaan dermaga, dan kemampuan operasional. Namun, gagasan itu menunjukkan pentingnya menghadirkan layanan dengan interval yang cukup singkat sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan waktu perjalanan. Penyesuaian frekuensi dapat dilakukan secara bertahap sesuai hasil evaluasi di lapangan.
Ramly menekankan bahwa ukuran keberhasilan Transjakarta laut bukan hanya keberadaannya di Kepulauan Seribu. Layanan tersebut harus mudah dijangkau, memiliki alur perpindahan yang sederhana, serta memberikan kepastian waktu kepada pengguna. Keterhubungan jadwal kapal, akses menuju dermaga, dan kebutuhan perjalanan warga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dengan perencanaan yang berorientasi pada pengguna, transportasi laut diharapkan benar-benar mendukung mobilitas harian masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah kepulauan.
Anggota DPRD DKI Jakarta Ramly meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjaga keseimbangan rencana pengembangan transportasi menuju Kepulauan Seribu dan pemenuhan kebutuhan transportasi publik bagi seluruh warga Jakarta. Menurutnya, perhatian terhadap konektivitas antarpulau tidak boleh membuat pemerintah mengesampingkan aspirasi masyarakat di wilayah daratan yang masih membutuhkan akses angkutan umum gratis, aman, dan terjangkau.
Ramly menilai, program transportasi laut merupakan langkah penting untuk memperkuat mobilitas warga Kepulauan Seribu. Namun, kebijakan tersebut perlu ditempatkan sebagai bagian dari sistem transportasi yang lebih luas. Pemerintah tetap harus memastikan bahwa warga di berbagai wilayah Jakarta memperoleh manfaat nyata dari kebijakan transportasi, terutama kelompok masyarakat yang bergantung pada layanan publik untuk bekerja, bersekolah, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dalam pandangannya, perencanaan transportasi harus disusun berdasarkan kebutuhan pengguna dan kemampuan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pelayanan. Kajian mengenai rute, jadwal, tarif, kapasitas, dan integrasi antarmoda perlu dilakukan secara menyeluruh agar layanan yang dibangun tidak hanya menarik secara konsep, tetapi benar-benar dapat digunakan warga.
Ramly juga meminta agar pengelolaan urusan transportasi tersebut diserahkan kepada Transjakarta sebagai pihak yang profesional dan memiliki pengalaman dalam mengatur layanan mobilitas publik. “Serahkan saja urusan itu kepada Transjakarta yang profesional,” katanya. Dengan pengelolaan yang terkoordinasi, pengembangan transportasi laut diharapkan dapat terhubung dengan sistem transportasi darat sekaligus tetap mendukung pemenuhan layanan gratis bagi masyarakat Jakarta secara lebih merata.
Rencana pengembangan layanan Transjakarta ke sektor transportasi laut berangkat dari rancangan peraturan daerah mengenai perubahan bentuk badan usaha milik daerah PT Transportasi Jakarta. Dalam pembahasan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa ruang lingkup bisnis perusahaan dapat diperluas, tidak hanya melayani angkutan darat, tetapi juga transportasi laut hingga udara. Kebijakan ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat, terutama warga yang tinggal di wilayah kepulauan dan memiliki ketergantungan tinggi terhadap konektivitas antarpulau.
Ruang lingkup usaha yang direncanakan mencakup penyelenggaraan angkutan perairan dan udara, penyediaan serta pengelolaan sarana dan prasarana transportasi, hingga pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem pendukung layanan angkutan. Meski demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji sejumlah alternatif pengelolaan, landasan regulasi, serta model bisnis yang efisien dan berorientasi pada pelanggan. Kajian tersebut diperlukan agar perluasan usaha memiliki dasar hukum yang jelas, tata kelola yang akuntabel, serta mampu menyesuaikan diri dengan karakteristik layanan di Kepulauan Seribu.
Pengembangan transportasi laut diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarpulau dan memudahkan akses warga terhadap pendidikan serta layanan kesehatan. Dalam jangka lebih luas, layanan tersebut juga berpotensi mendukung pergerakan barang, jasa, dan wisatawan. Namun, beberapa aspek masih dimatangkan, termasuk skema operasional, standar keselamatan pelayaran, kelayakan dermaga, serta penyesuaian tarif agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Pemerintah juga menegaskan bahwa pengembangan layanan laut tidak akan mengganggu mutu dan frekuensi layanan utama Transjakarta di darat. Operasional bus koridor, layanan non-koridor, dan armada penunjang lainnya tetap menjadi bagian penting yang harus dipertahankan kualitasnya seiring dengan pengembangan bisnis baru.
