Jakarta | Pemerataan konektivitas digital di Indonesia menunjukkan jangkauan yang luas, tetapi belum sepenuhnya mencakup seluruh wilayah. Layanan internet telah menjangkau sekitar 98 persen desa dan kelurahan. Angka tersebut menggambarkan besarnya cakupan koneksi yang tersedia di berbagai wilayah, sekaligus menegaskan bahwa masih ada bagian dari masyarakat yang belum tersentuh layanan internet. Diperkirakan sekitar 2.000 desa masih belum terhubung. Karena itu, gambaran pemerataan tidak hanya ditentukan oleh tingginya persentase jangkauan, tetapi juga oleh keberadaan desa-desa yang masih berada di luar cakupan.
Desa yang belum terhubung menjadi perhatian dalam upaya pemerataan pembangunan digital. Konektivitas internet berkaitan dengan kemampuan warga dan wilayah untuk mengakses layanan serta informasi secara daring. Namun, kondisi setiap daerah tidak sama, sehingga angka nasional perlu dibaca bersama dengan tantangan di wilayah tertentu. Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, yang dikenal sebagai wilayah 3T, merupakan bagian penting dalam pembahasan pemerataan. Perhatian terhadap 3T diperlukan agar perluasan konektivitas tidak hanya terlihat dari jangkauan secara keseluruhan, tetapi juga mempertimbangkan wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses.
Papua menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pemerataan konektivitas digital. Kondisi geografis di wilayah tersebut dan keterbatasan akses terhadap infrastruktur menjadi faktor yang membuat upaya menjangkau masyarakat perlu mendapat perhatian khusus. Situasi ini menempatkan Papua sebagai contoh penting ketika membahas desa dan wilayah yang belum terhubung. Di tengah jangkauan layanan internet yang telah mencapai sebagian besar desa dan kelurahan di Indonesia, masih terdapat kebutuhan untuk memperhatikan daerah-daerah yang aksesnya terbatas. Dengan demikian, angka 98 persen dan perkiraan sekitar 2.000 desa yang belum terhubung menunjukkan dua sisi kondisi yang sama: cakupan telah meluas, sementara pemerataan hingga wilayah 3T, termasuk Papua, masih menjadi perhatian.
Pemerintah memperluas konektivitas digital dengan menggabungkan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya frekuensi. Upaya ini penting karena akses internet belum merata, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang kerap menghadapi kendala geografis serta biaya pembangunan tinggi. Di kawasan tersebut, jaringan komersial tidak selalu tersedia atau memadai, sehingga intervensi pemerintah diperlukan agar masyarakat dapat mengakses layanan komunikasi dan informasi. Selain membangun sarana jaringan, pemerintah menyelenggarakan lelang frekuensi untuk mendorong operator mengembangkan layanan internet yang lebih cepat dan terjangkau. Ketersediaan frekuensi yang dikelola secara efektif dapat mendukung perluasan cakupan sekaligus peningkatan kapasitas jaringan. Kombinasi kebijakan dan infrastruktur publik ini menjadi bagian dari upaya memperkecil kesenjangan akses antarwilayah dan membuka peluang pemanfaatan layanan digital bagi lebih banyak warga.
Peran penting dalam penyediaan akses di wilayah yang belum terlayani dijalankan oleh BAKTI. Melalui berbagai proyek, lembaga ini mendukung pembangunan BTS 4G di lokasi yang sulit dijangkau jaringan telekomunikasi. Kehadiran menara tersebut memungkinkan masyarakat setempat terhubung melalui layanan seluler, termasuk untuk komunikasi, pendidikan, dan akses terhadap informasi publik. Namun, BTS saja tidak cukup: jaringan penghubung antardaerah juga dibutuhkan agar koneksi dapat mengalir dari pusat jaringan ke wilayah pengguna. Untuk itu, Palapa Ring menghadirkan infrastruktur serat optik yang menghubungkan berbagai kawasan, termasuk daerah yang sebelumnya memiliki keterbatasan jaringan tulang punggung. Infrastruktur ini membantu memperkuat fondasi konektivitas nasional dan menjadi pendukung bagi layanan internet di berbagai daerah. Bersama BTS 4G, Palapa Ring memperluas jangkauan sekaligus mendukung keterhubungan yang lebih andal.
Untuk menjangkau pulau dan kawasan terpencil yang sulit dilayani kabel maupun menara, pemerintah juga mengandalkan Satelit Republik Indonesia (SATRIA-1). Satelit ini memiliki kapasitas 150 Gbps dan ditujukan untuk mendukung penyediaan akses internet di berbagai fasilitas serta wilayah yang membutuhkan. Konektivitas satelit dapat melengkapi jaringan darat, sehingga lokasi yang jauh dari jaringan serat optik tetap berpeluang memperoleh layanan. Perpaduan BTS 4G, jaringan serat optik Palapa Ring, dan SATRIA-1 menunjukkan bahwa perluasan akses membutuhkan beragam teknologi, bukan satu solusi tunggal. Meski demikian, pembangunan infrastruktur perlu disertai pemeliharaan, ketersediaan listrik, dan layanan yang terjangkau agar manfaatnya berkelanjutan. Dengan dukungan tersebut, upaya BAKTI dan pemerintah dapat membantu mengurangi kesenjangan digital, sambil memperkuat kesempatan masyarakat 3T untuk memanfaatkan internet dalam kegiatan sehari-hari.
Perluasan konektivitas digital di Indonesia terlihat dari bertambahnya titik layanan publik dan desa yang memperoleh dukungan akses. Akses internet telah tersedia di 3.864 titik layanan publik, sementara sinyal 4G menjangkau 6.747 desa. Selain itu, akses internet tercatat hadir di lebih dari 31.000 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Angka-angka ini menggambarkan cakupan infrastruktur yang digunakan untuk mendukung kegiatan masyarakat maupun pelayanan kelembagaan di beragam lingkungan.
Pemanfaatan konektivitas tersebut mencakup sejumlah sektor dengan porsi yang berbeda. Sektor pendidikan menjadi bagian terbesar, dengan pemanfaatan sekitar 68%. Infrastruktur internet dapat mendukung kebutuhan konektivitas pada fasilitas pendidikan dan kegiatan belajar. Pada sektor kesehatan, pemanfaatannya tercatat sebesar 5,89% untuk mendukung e-government. Sementara itu, sekitar 19,9% lokasi merupakan kantor pemerintahan dan pusat kegiatan masyarakat. Rincian tersebut menunjukkan bahwa jaringan digunakan pada fasilitas yang berkaitan dengan layanan, aktivitas kelembagaan, dan ruang bersama.
Jenis lokasi yang memanfaatkan infrastruktur ini juga beragam, tidak terbatas pada sekolah, fasilitas kesehatan, atau kantor pemerintahan. Cakupan penggunaan termasuk pasar tradisional, tempat ibadah, serta pos pertahanan dan keamanan. Lokasi usaha turut menjadi bagian dari titik yang memperoleh dukungan konektivitas, demikian pula fasilitas transportasi publik. Keberadaan akses di tempat-tempat tersebut memperluas ragam ruang yang dapat terhubung dengan layanan digital. Dengan demikian, konektivitas menjangkau fasilitas yang digunakan untuk kegiatan ekonomi, sosial, pelayanan, maupun mobilitas masyarakat di berbagai wilayah.
Ribuan titik layanan dan desa yang terhubung menandai perluasan jaringan yang penting bagi akses digital nasional. Sebaran tersebut mencakup fasilitas publik dengan fungsi yang berbeda-beda, mulai dari pendidikan hingga kegiatan pemerintahan dan masyarakat. Meski angka jangkauan menunjukkan cakupan luas, rincian lokasi dan pemanfaatan tetap memperlihatkan bahwa infrastruktur hadir dalam konteks yang beragam. Internet dan sinyal seluler menjadi bagian dari dukungan konektivitas bagi sejumlah layanan serta aktivitas di tingkat lokal. Cakupan di pasar, rumah ibadah, pos keamanan, tempat usaha, dan transportasi publik melengkapi pemanfaatan pada sektor-sektor utama yang disebutkan.
Pembangunan infrastruktur digital tidak berhenti pada tersedianya menara atau akses internet. Ukuran penting lainnya adalah bagaimana konektivitas dapat mendukung aktivitas masyarakat dan membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah yang menjadi prioritas pembangunan. Karena itu, pembahasan mengenai dampak infrastruktur perlu melihat hubungan ketersediaan jaringan dan kebutuhan warga, tanpa menganggap bahwa pembangunan fisik dengan sendirinya menghasilkan perubahan ekonomi tertentu.
Dalam konteks desa, koneksi internet dapat menjadi fondasi bagi berbagai kegiatan ekonomi dan akses terhadap layanan digital. Namun, bentuk serta besarnya dampak kehadiran infrastruktur dapat berbeda sesuai kondisi setempat. Pembahasan yang cermat perlu menelaah bagaimana konektivitas digunakan, siapa yang dapat mengaksesnya, dan peluang apa yang mungkin muncul bagi masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut relevan untuk menilai manfaat pembangunan secara nyata, sekaligus memahami tantangan yang masih dihadapi daerah prioritas.
Pokok-pokok itu akan dibahas dalam special segment Digital Movement bertema “Mengukur Dampak Nyata Infrastruktur Digital: dari BTS BAKTI hingga Pertumbuhan Ekonomi Desa”. Acara ini dijadwalkan pada Rabu, 28 Oktober pukul 15.30 WIB, tanpa keterangan tahun.
Baca juga: Transformasi Pendidikan Digital di Nganjuk | Tantangan Petambak Indonesia di Tengah Impor Udang Ekuador | Tantangan Baru dalam Industri Nikel Indonesia
