Bekasi | Setelah kecelakaan besar terjadi, perhatian publik biasanya segera tertuju pada pertanyaan mendasar: siapa yang salah dan siapa yang harus bertanggung jawab? Pertanyaan tersebut wajar, terutama ketika peristiwa menimbulkan korban, kerugian, dan rasa tidak aman bagi masyarakat. Namun, pencarian jawaban tidak boleh dilakukan dengan menunjuk satu orang atau satu unit kerja secara tergesa-gesa. Dalam organisasi yang kompleks, sebuah kecelakaan dapat berkaitan dengan rangkaian keputusan, prosedur, kondisi sarana, arus informasi, pengawasan, serta tekanan operasional yang berlangsung jauh sebelum peristiwa terjadi.
Penentuan benar atau salah, termasuk penetapan pihak yang memiliki tanggung jawab hukum, merupakan kewenangan lembaga yang memiliki mandat hukum dan kompetensi teknis. Proses itu membutuhkan pemeriksaan bukti, kesaksian, dokumen, rekaman, dan konteks pengambilan keputusan secara menyeluruh. Karena itu, pembahasan ini tidak dimaksudkan untuk menetapkan siapa pihak yang paling bersalah dalam tragedi Bekasi Timur. Fokusnya adalah melihat bagaimana informasi disampaikan, bagaimana kewenangan dijalankan, kepentingan apa yang bekerja, serta apakah suara pekerja memperoleh ruang ketika organisasi berada dalam tekanan.
Pemahaman tersebut menjadi penting karena akuntabilitas tidak hanya berarti mencari individu untuk dihukum. Akuntabilitas juga mencakup kemampuan organisasi untuk menjelaskan keputusan, mengakui kelemahan sistem, memperbaiki prosedur, dan mencegah kejadian serupa berulang. Dalam proses penelusuran ini, penulis berdiskusi dengan Edi Suryanto dan rekan-rekan dari serikat pekerja kereta api. Penulis juga mengikuti forum yang menghadirkan komisaris PT Kereta Api Indonesia. Berbagai pandangan tersebut membantu memperkaya pembacaan atas persoalan, tetapi tidak mengubah posisi penulis sebagai pihak yang tidak memiliki mandat untuk menetapkan kesalahan. Dengan menjaga jarak dari penghakiman dini, pembahasan dapat diarahkan pada pertanyaan yang lebih penting: bagaimana tanggung jawab dibagi, diawasi, dan dipulihkan secara adil.
Satu peristiwa kecelakaan Bekasi Timur dapat dipahami secara berbeda oleh setiap pihak karena masing-masing berada pada posisi, memiliki informasi, dan memikul tanggung jawab yang tidak sama. Perbedaan tersebut bukan sekadar persoalan pendapat, melainkan juga mencerminkan cara seseorang melihat risiko, prosedur, serta kondisi yang berlangsung sebelum kejadian. Karena itu, penilaian yang adil perlu mempertimbangkan konteks di balik setiap keterangan, bukan hanya pernyataan yang paling mudah diterima.
Pekerja yang berhadapan langsung dengan kegiatan operasional biasanya memahami keadaan lapangan secara konkret. Mereka mengetahui tekanan waktu, kebiasaan kerja, perubahan kondisi, keterbatasan peralatan, serta kemungkinan adanya prosedur yang sulit diterapkan dalam praktik. Kesaksian pekerja dapat memperlihatkan jarak aturan tertulis dan pelaksanaan sehari-hari. Namun, pengalaman tersebut tetap perlu ditempatkan bersama bukti lain agar penilaian tidak hanya bergantung pada ingatan atau persepsi personal.
Manajemen memandang peristiwa dari lingkup yang lebih luas. Selain menilai tindakan individu, manajemen harus mempertimbangkan kesinambungan sistem, pembagian wewenang, ketersediaan sumber daya, pelatihan, pengawasan, dan tanggung jawab perusahaan. Sudut pandang ini penting untuk mengidentifikasi apakah terdapat kelemahan organisasi yang memungkinkan risiko berkembang. Pada saat yang sama, pertimbangan mengenai keberlangsungan operasional tidak boleh digunakan untuk mengurangi perhatian terhadap keselamatan atau mengaburkan kewajiban yang seharusnya dipenuhi.
Investigator keselamatan menelaah rangkaian faktor yang ikut menyebabkan kecelakaan, termasuk kondisi teknis, lingkungan, manusia, dan sistem pengendalian risiko. Fokusnya adalah menemukan pelajaran pencegahan, bukan semata-mata menentukan pihak yang patut disalahkan. Penegak hukum memiliki mandat berbeda, yaitu mencari jawaban atas kemungkinan pelanggaran pidana melalui penyidikan, pemeriksaan bukti, dan prosedur hukum yang berlaku.
Seluruh perspektif tersebut perlu ditampung sebelum kesimpulan ditarik. Mengabaikan pekerja dapat menutup kenyataan operasional, sedangkan mengesampingkan manajemen, investigator, atau penegak hukum dapat menghilangkan dimensi sistem dan pertanggungjawaban. Keputusan yang hanya bertumpu pada satu sudut pandang berisiko menghasilkan penjelasan yang sempit serta membiarkan persoalan lain tetap tersembunyi.
Laporan investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menunjukkan bahwa kecelakaan di Bekasi Timur tidak dapat dipahami hanya melalui satu peristiwa atau satu keputusan pada saat kejadian. Dalam laporan tersebut, terdapat enam faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan. Temuan ini perlu dibaca secara hati-hati sebagai hasil investigasi mengenai rangkaian kondisi yang saling berkaitan, bukan sebagai kesimpulan baru atau penetapan pihak yang bersalah.
Salah satu hal yang disoroti adalah persoalan dalam hubungan persinyalan. Sistem dan informasi yang digunakan untuk mengatur perjalanan kereta memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap rangkaian bergerak berdasarkan kondisi jalur yang diketahui dan dipahami secara tepat. Laporan itu juga membahas komunikasi ketika keadaan darurat, termasuk bagaimana informasi mengenai situasi kritis disampaikan, diterima, dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
Faktor lain berkaitan dengan koordinasi antarpengendali perjalanan kereta. Pengendalian perjalanan memerlukan pertukaran informasi yang konsisten agar tidak terjadi perbedaan pemahaman mengenai posisi, pergerakan, atau prioritas kereta. Selain itu, tingkat visibilitas sinyal turut menjadi perhatian karena kemampuan masinis atau petugas untuk melihat dan mengenali sinyal dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan serta karakteristik jalur.
Menurut laporan investigasi, aspek kesiapan menghadapi keadaan darurat juga berkontribusi. Pada saat itu, belum tersedianya prosedur dan pelatihan khusus untuk melakukan pengereman darurat pada kecepatan tinggi di jalur lengkung menjadi bagian dari temuan yang perlu diperhatikan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya panduan teknis dan latihan yang sesuai dengan situasi nyata yang mungkin dihadapi awak kereta.
Rangkaian temuan tersebut memperlihatkan bahwa keselamatan perjalanan kereta bergantung pada lebih dari satu unsur. Persinyalan, komunikasi, koordinasi, visibilitas, prosedur, dan pelatihan perlu dipandang sebagai bagian dari sistem yang saling berhubungan. Dengan kerangka ini, pembahasan tanggung jawab dapat dilakukan secara menyeluruh dan tetap berlandaskan pada temuan resmi KNKT.
Kepolisian menetapkan masinis KA Argo Bromo Anggrek sebagai tersangka setelah proses penyidikan menemukan persoalan yang berkaitan dengan tindakan pengereman. Penetapan tersebut merupakan langkah dalam proses hukum, bukan putusan akhir mengenai kesalahan seseorang. Karena itu, seluruh tahapan selanjutnya perlu dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, pemeriksaan yang objektif, serta hak-hak setiap pihak yang terlibat.
Namun, langkah hukum terhadap masinis juga memunculkan pertanyaan yang lebih luas mengenai cakupan tanggung jawab dalam tragedi Bekasi Timur. Apabila persoalan yang ditemukan berkaitan dengan tindakan operasional di dalam kabin, pemeriksaan terhadap masinis memang menjadi bagian penting dari penyidikan. Akan tetapi, pertanyaan tentang akuntabilitas tidak serta-merta selesai pada individu yang mengendalikan kereta pada saat kejadian.
Laporan KNKT turut mencatat sejumlah persoalan yang menyangkut sistem keselamatan, komunikasi, koordinasi, persinyalan, serta prosedur dan pelatihan. Catatan tersebut tidak dengan sendirinya menetapkan pihak yang bersalah secara hukum, tetapi menunjukkan bahwa peristiwa perlu dilihat sebagai rangkaian kondisi yang saling berkaitan. Kinerja seorang petugas dapat dipengaruhi oleh kejelasan prosedur, mutu pelatihan, keandalan informasi, kesiapan sistem, dan koordinasi antarunit yang memiliki kewenangan.
Oleh sebab itu, penetapan tersangka harus ditempatkan sesuai ruang lingkupnya, yakni sebagai bagian dari proses hukum terhadap dugaan pelanggaran tertentu. Penetapan itu tidak seharusnya digunakan untuk menyederhanakan persoalan atau menutup pemeriksaan terhadap kemungkinan kelemahan pada lapisan lain. Setiap temuan perlu diuji melalui mekanisme yang tepat, menggunakan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan pemisahan yang jelas tanggung jawab pidana, administratif, teknis, serta kelembagaan.
Seluruh lapisan persoalan perlu didengar dan diperiksa melalui kewenangan masing-masing lembaga. Dengan cara tersebut, proses akuntabilitas dapat berlangsung secara menyeluruh, tanpa tergesa-gesa menyimpulkan siapa yang paling bersalah.
Baca juga: Tragedi Kecelakaan di Kembangan yang Merenggut Nyawa Satu Keluarga | Tragedi Berdarah September: Memori yang Takkan Pudar | Pentingnya Keterlibatan Pengadilan Internasional dalam Kasus Teror Air Keras
