Jakarta | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengevaluasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) yang telah dilakukan untuk membantu menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai daerah. Evaluasi ini menjadi bagian penting dari upaya memastikan dukungan penanganan bencana berjalan sesuai kebutuhan dan dapat diarahkan secara tepat. Melalui peninjauan pelaksanaan operasi, BNPB menghimpun gambaran mengenai langkah yang sudah dilakukan serta kondisi yang masih memerlukan perhatian di lapangan.
Hasil evaluasi akan digunakan untuk menilai efektivitas OMC, menentukan wilayah yang masih membutuhkan dukungan, dan menyusun langkah lanjutan. Penilaian tersebut menjadi dasar bagi BNPB dan para pihak terkait dalam mempertimbangkan kebutuhan operasi berikutnya. Dengan demikian, keputusan mengenai dukungan tidak hanya merujuk pada pelaksanaan yang telah berlangsung, tetapi juga mempertimbangkan hasil pemantauan dan perkembangan situasi di masing-masing daerah. Wilayah prioritas dapat ditetapkan berdasarkan kebutuhan penanganan karhutla yang teridentifikasi dalam proses evaluasi.
Rapat evaluasi dipimpin Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi di Posko Terpadu, Base Ops Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin, 2 November 2026. Pertemuan tersebut diikuti perwakilan TNI/Polri, kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah. Peserta mengikuti rapat secara hybrid, sehingga koordinasi dapat berlangsung dengan melibatkan unsur pusat dan daerah. Keterlibatan lintas sektor ini mendukung pertukaran informasi mengenai pelaksanaan OMC dan kebutuhan penanganan di berbagai wilayah.
Kristomei menyampaikan bahwa rapat digelar untuk mendengarkan evaluasi sekaligus memberikan arahan mengenai pekerjaan berikutnya. Forum ini memungkinkan pihak-pihak terkait menyampaikan perkembangan dan masukan sebagai bahan pembahasan bersama. Arahan yang diberikan diharapkan menjadi acuan dalam menindaklanjuti hasil evaluasi, termasuk menyelaraskan kebutuhan wilayah dengan dukungan yang dapat diberikan. Dengan landasan informasi yang dihimpun dalam rapat, BNPB dapat menyiapkan langkah lanjutan secara lebih terarah dan menjaga koordinasi dalam penanganan karhutla.
Memasuki periode ketika sejumlah provinsi mulai mengalami musim hujan, kebutuhan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) perlu dinilai kembali sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Hujan yang mulai turun dapat mengubah prioritas dukungan, sehingga penempatan armada dan sumber daya perlu disesuaikan dengan wilayah yang masih memerlukan penanganan. Pemetaan ulang ini menjadi bagian dari upaya agar pelaksanaan OMC tetap tepat sasaran, sekaligus mendukung kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir.
Kristomei menyampaikan bahwa hujan telah mulai turun di Sumatera Selatan, Jambi, Riau, dan Kalimantan Barat. Informasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam meninjau kembali kebutuhan operasi di berbagai daerah. Dengan kondisi cuaca yang berkembang, dukungan OMC dapat lebih dahulu diarahkan ke wilayah yang disebut masih membutuhkan bantuan, yaitu Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Selatan. Penentuan prioritas tetap perlu mempertimbangkan kondisi aktual dan kebutuhan di setiap lokasi, agar kapasitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif.
Untuk mendukung rencana tersebut, penguatan sumber daya juga disiapkan. Armada yang memungkinkan akan dipertimbangkan untuk digeser ke daerah yang membutuhkan, sementara aset tambahan dapat disiapkan sesuai kebutuhan di lokasi. Langkah ini masih berupa rencana dan bergantung pada ketersediaan serta penilaian operasional; belum berarti pemindahan armada atau penambahan aset telah terlaksana. Penyesuaian dapat dilakukan dengan melihat perkembangan hujan, kebutuhan daerah, dan kesiapan sarana pendukung. Dengan pemetaan berkala dan pengaturan kapasitas yang fleksibel, pemerintah diharapkan dapat memberikan dukungan lebih terarah di tengah perubahan musim hujan. Koordinasi antarpihak diperlukan agar keputusan mengenai penempatan armada didasarkan pada informasi yang memadai, serta tetap sejalan dengan upaya kesiapsiagaan banjir di wilayah prioritas.
Menjelang musim hujan 2026/2027, kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi basah menjadi perhatian penting bagi pemerintah pusat dan daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim hujan berlangsung pada akhir 2026. Perubahan kondisi cuaca dan meningkatnya curah hujan dapat memicu banjir, banjir bandang, tanah longsor, serta dampak lain yang berbeda-beda di setiap wilayah. Karena itu, langkah antisipasi perlu dilakukan sebelum kejadian, bukan hanya ketika bencana telah berlangsung.
Sebagai upaya memperkuat persiapan tersebut, Kristomei menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 tentang langkah-langkah kesiapsiagaan menghadapi musim hujan 2026/2027 pada 30 Oktober 2026. Surat edaran itu telah dikirimkan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota. Kebijakan tersebut menjadi pedoman umum bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengatur kesiapan sesuai risiko setempat. Dengan penyampaian kepada seluruh kepala daerah, koordinasi diharapkan dapat dilakukan sejak awal dan melibatkan perangkat terkait di masing-masing wilayah.
Arahan dalam surat edaran menekankan perlunya pemerintah daerah mengenali potensi ancaman di wilayahnya, termasuk lokasi rawan banjir dan longsor, serta menyesuaikan rencana kesiapsiagaan dengan kondisi tersebut. Pemerintah daerah diharapkan menyiapkan personel, peralatan, dan dukungan operasional agar dapat merespons keadaan darurat secara cepat. Kesiapan juga perlu mencakup kapasitas masyarakat, lain melalui penyebaran informasi mengenai risiko, jalur evakuasi, dan tindakan yang dapat dilakukan saat kondisi memburuk. Pelibatan masyarakat membantu memastikan informasi peringatan dapat dipahami dan langkah perlindungan dijalankan tepat waktu.
Secara umum, surat edaran ini mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi antarlembaga, memeriksa kesiapan sumber daya, serta memastikan komunikasi kebencanaan berjalan dengan baik. Persiapan yang disesuaikan dengan ancaman lokal penting karena kebutuhan wilayah pesisir, daerah aliran sungai, dan kawasan perbukitan tidak selalu sama. Pemantauan informasi cuaca dan potensi dampak perlu menjadi bagian dari kesiagaan sepanjang musim hujan. Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah dapat mengurangi keterlambatan respons, melindungi warga yang berisiko, dan menekan kemungkinan kerugian ketika bencana hidrometeorologi terjadi.
Kristomei mengimbau para gubernur, bupati, serta kepala daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kerawanan banjir di wilayah masing-masing. Imbauan tersebut disampaikan agar pemerintah daerah mencermati kondisi setempat dan tidak mengabaikan perubahan cuaca yang berlangsung saat ini. Menurutnya, potensi banjir perlu menjadi perhatian bersama, terutama ketika wilayah memasuki masa peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan.
Ia menyebut bahwa sejumlah daerah sudah mulai mengalami banjir. Informasi tersebut menjadi pengingat bahwa perubahan kondisi cuaca dapat menghadirkan tantangan yang berbeda bagi setiap wilayah. Karena itu, kepala daerah dan unsur terkait diminta memperhatikan dinamika yang berkembang, tanpa hanya berfokus pada situasi cuaca yang terjadi sebelumnya. Kewaspadaan perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi di masing-masing daerah.
Masa peralihan musim dapat ditandai oleh perubahan cuaca yang perlu dicermati secara berkelanjutan. Kristomei meminta seluruh pihak memantau dinamika tersebut agar risiko yang muncul dapat dikenali sejak dini. Imbauan ini mencakup pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, serta pihak-pihak yang berperan dalam kesiapsiagaan di wilayah masing-masing. Perhatian terhadap potensi banjir menjadi penting seiring beralihnya musim dan munculnya hujan di sejumlah daerah.
Pesan kepada para kepala daerah itu juga menunjukkan bahwa agenda kewaspadaan perlu berkembang mengikuti ancaman yang dihadapi. Setelah penanganan kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian, kini risiko banjir juga perlu mendapat perhatian serius. Kristomei menekankan perlunya mencermati perubahan cuaca pada masa transisi, sehingga kesiagaan tidak terpaku pada satu jenis bencana. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan tetap terhadap kerawanan banjir dan dinamika musim hujan yang mulai berlangsung.
Baca juga: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 Memasuki Hari ke-21, 55 Korban Masih Dicari | Kemenhub Perkuat Pengawasan dan Siapkan Asesmen bagi Pengelola Transportasi Publik | Gotong Royong Bedah Rumah di Kendari Perkuat Dukungan untuk Program 3 Juta Rumah
10 kunjungan
