JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Menteri Perindustrian M Sarmuji menegaskan bahwa pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia membutuhkan koordinasi yang kuat antarkementerian. Menurutnya, sektor strategis ini tidak dapat ditangani oleh satu kementerian saja karena mencakup berbagai aspek, mulai dari kebijakan industri, investasi, energi, transportasi, perdagangan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Setiap aspek tersebut saling berkaitan dan menentukan kecepatan pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik nasional.
Sarmuji menyampaikan bahwa industri kendaraan listrik perlu dikerjakan melalui koordinasi lintas kementerian agar kebijakan yang dibuat tidak berjalan sendiri-sendiri. Penyelarasan tersebut diperlukan untuk memastikan setiap program pemerintah memiliki arah yang sama, baik dalam mendorong produksi kendaraan, membangun infrastruktur pendukung, maupun menciptakan pasar domestik yang berkelanjutan. Dengan kebijakan yang terpadu, pelaku usaha akan memperoleh kepastian lebih baik dalam menyusun rencana investasi dan mengembangkan kegiatan produksi di Indonesia.
Koordinasi antarlembaga juga berperan penting dalam mempercepat pembangunan rantai pasok kendaraan listrik. Pemerintah perlu menyatukan langkah dalam pengelolaan bahan baku, pengembangan komponen, penyediaan fasilitas pengisian daya, serta penerapan standar dan insentif yang mendukung. Kebijakan yang saling mendukung dapat mengurangi hambatan administratif dan mencegah terjadinya tumpang tindih program di lapangan.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan investor sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi basis produksi kendaraan listrik di kawasan karena didukung potensi pasar dan sumber daya mineral yang dibutuhkan dalam rantai pasok baterai. Namun, peluang itu hanya dapat dimanfaatkan apabila kementerian dan lembaga terkait bergerak dalam kerangka kebijakan yang selaras. Karena itu, sinergi pemerintah menjadi fondasi penting untuk mempercepat terbentuknya ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi, menarik investasi baru, dan memberi manfaat lebih luas bagi perekonomian nasional.
Pengembangan kendaraan listrik tidak dapat dipahami hanya sebagai upaya meningkatkan jumlah produksi mobil, sepeda motor, atau kendaraan komersial berbasis listrik. Industri ini membutuhkan ekosistem yang terhubung dari hulu hingga hilir agar pertumbuhannya berlangsung konsisten dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Rantai tersebut dimulai dari ketersediaan bahan baku, termasuk mineral strategis seperti nikel, kobalt, mangan, dan litium, yang menjadi unsur penting dalam berbagai teknologi baterai. Ketersediaan sumber daya tersebut perlu didukung tata kelola, kepastian investasi, serta pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.
Setelah bahan baku tersedia, proses pengolahan mineral di dalam negeri menjadi tahap penting untuk memperkuat industri kendaraan listrik. Hasil pengolahan tersebut kemudian dapat dimanfaatkan untuk memproduksi material komponen elektronik, motor listrik, sistem pengisian daya, dan berbagai bagian kendaraan lainnya. Produksi baterai juga perlu dikembangkan secara terpadu, mulai dari pembuatan sel, modul, dan paket baterai hingga kegiatan daur ulang. Keterhubungan setiap mata rantai akan mengurangi ketergantungan pada impor, memperluas kesempatan kerja, serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi industri nasional.
Ekosistem yang kuat juga harus memperhatikan sisi konsumen. Dukungan berupa ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik, layanan purnajual, pembiayaan, standar keselamatan, dan informasi penggunaan akan memengaruhi kepercayaan masyarakat. Karena itu, kebijakan sektor energi perlu diselaraskan dengan agenda industrialisasi, terutama terkait pasokan listrik, tarif, infrastruktur jaringan, dan sumber energi yang digunakan. Insentif fiskal pun memerlukan koordinasi antarkementerian agar tepat sasaran, tidak tumpang tindih, dan mampu mendorong investasi sekaligus mempercepat adopsi. Sinergi pemerintah, pelaku usaha, lembaga riset, serta konsumen menjadi dasar untuk membangun industri kendaraan listrik yang menyeluruh, berdaya saing, dan berkelanjutan di dalam negeri.
Menurut Sarmuji, kebijakan fiskal untuk industri kendaraan listrik perlu dipandang melalui perspektif jangka panjang. Dukungan pada tahap awal pengembangan industri tidak semata-mata menjadi beban bagi negara, melainkan dapat berfungsi sebagai landasan untuk membangun kegiatan ekonomi yang lebih kuat pada masa mendatang. Cara pandang tersebut menempatkan kebijakan fiskal sebagai instrumen strategis untuk menciptakan kondisi yang mendorong pelaku usaha dan investor mengembangkan kegiatan industri di Indonesia.
Pada fase awal, dukungan diperlukan untuk menarik investasi dan memperluas kapasitas produksi. Kehadiran investasi tidak hanya berkaitan dengan bertambahnya modal, tetapi juga membuka peluang bagi pengembangan teknologi, peningkatan kemampuan manufaktur, serta pembentukan rantai pasok domestik. Dengan demikian, pertumbuhan industri kendaraan listrik diharapkan tidak berhenti pada kegiatan perakitan, tetapi berkembang menjadi ekosistem produksi yang melibatkan lebih banyak pelaku usaha di dalam negeri.
Investasi dan aktivitas industri yang meningkat juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru. Pertumbuhan tersebut dapat membutuhkan tenaga kerja dengan beragam keahlian, sekaligus mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu memenuhi kebutuhan industri. Bertambahnya kegiatan produksi akan memperkuat basis manufaktur nasional dan membuka ruang bagi perusahaan domestik untuk mengambil bagian dalam rantai pasok kendaraan listrik.
Dari sisi penerimaan negara, dampak kebijakan diharapkan terlihat secara bertahap. Ketika investasi, produksi, dan penyerapan tenaga kerja tumbuh, aktivitas ekonomi menjadi lebih luas sehingga basis penerimaan negara dapat meningkat pada masa mendatang. Karena itu, dukungan awal dipandang sebagai upaya untuk membangun fondasi industri yang berkelanjutan. Kebijakan fiskal perlu diarahkan agar manfaatnya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga mendukung kemandirian produksi, perluasan industri, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.
Sarmuji menekankan bahwa penguatan industri kendaraan listrik Indonesia perlu bertumpu pada pemanfaatan potensi mineral yang tersedia di dalam negeri. Kekayaan sumber daya seperti nikel, kobalt, dan mineral pendukung lainnya dapat menjadi dasar penting bagi pembangunan rantai pasok kendaraan listrik, terutama apabila pengelolaannya dilakukan secara terintegrasi. Ketersediaan bahan baku domestik tidak cukup hanya diekspor dalam bentuk mentah, melainkan perlu diolah agar manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih luas oleh Indonesia.
Pengolahan sumber daya mineral di dalam negeri diharapkan menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian. Kegiatan tersebut dapat mendorong pertumbuhan industri pengolahan, membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat kemampuan teknologi nasional. Dengan demikian, mineral Indonesia tidak hanya menjadi komoditas perdagangan, tetapi juga menjadi fondasi bagi pengembangan komponen kendaraan listrik dan produk turunannya. Pemanfaatan potensi domestik secara optimal akan membantu membangun industri yang memiliki daya saing, baik di pasar nasional maupun dalam persaingan global.
Menurut Sarmuji, arah pengembangan tersebut penting agar Indonesia tidak berhenti sebagai pasar bagi produk kendaraan listrik yang dibuat di luar negeri. Indonesia perlu memiliki kapasitas untuk menghasilkan produk dengan tingkat kandungan dan kemampuan produksi yang semakin kuat, sehingga manfaat pertumbuhan sektor kendaraan listrik dapat diperoleh di dalam negeri. Pembangunan ekosistem juga harus menghubungkan seluruh tahapan secara berkelanjutan, mulai dari pengolahan bahan baku, produksi komponen, pembuatan baterai, hingga perakitan kendaraan. Keterhubungan setiap bagian ini menjadi dasar untuk membentuk industri kendaraan listrik Indonesia yang kompetitif dan mampu memanfaatkan kekuatan sumber daya nasional.
